GlowintheDark.id - Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, membantah rilis yang menyebutkan puluhan masjid di lingkungan pemerintahan, lembaga negara, dan BUMN terpapar Radikalisme. Hasil penelitian ini dirilis Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Minggu, (08/07/18).
"Tadi malam sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) sudah hadir dan membantah dalam sebuah dialog," ujar Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, (10/07/18).
Wakil Ketua DMI ini juga menegaskan masjid merupakan tempat suci bagi masyarakat beragama Islam. Karenanya, tak benar saat penelitian menyinggung terkait kehadiran masjid.
"Masjid itu adalah benda, tempat suci, tidak mungkin radikal. Kalau toh ada radikal itu pasti orang bukan masjid," ujarnya.
Standar penelitian dan tujuan yang dilakukan P3M dipertanyakan. Ia meminta hasil penelitian lembaga tersebut tak membuat resah masyarakat. Untuk itu, ia meminta setiap lembaga yang mengadakan penelitian harus berhati-hati.
"Kalau melakukan penelitian buat konsep yang jelas. Kalau berbicara masjid saya bantah itu," ujarnya.
"Makanya hati-hati, jangan sampai dilaknat oleh Allah menuduh-nuduh masjid radikal. Saya membantah dan tadi malam Sekjen Dewan Masjid Indonesia sudah dialog dan sudah membantah itu," katanya.
Pernyataan Wakapolri ini mendapat tanggapan dari Mantan Menristek di Era Gus Dur, yang juga mantan peneliti LIPI, Prof. Dr. Muhammad AS Hikam.
Menurut AS Hikam, mustinya Wakapolri mencermati lebih seksama dan kritis, bukan malah sebaliknya.
"TEMUAN riset ttg fenomena MASJID2 yg terpapar RADIKALISME perlu dicermati dg SEKSAMA & KRITIS. Bukan dg sikap GERAH & CURIGA! tulisnya di akun pribadi FB-nya, @mashikam, Rabu, (11/07/18).
Pria asli Tuban ini juga menggarisbawahi membaca statemen Wakapolri ia khawatir kalau penelitian seperti yang dilakukan P3M sedikit-sedikit ditakut-takuti, maka ilmu di negeri ini tidak akan berkembang.
"Sangat mengkhawatirkan memang. Bagi saya, semua penelitian dan hasilnya, harus diuji juga dengan memakai prinsip keilmuan. Kalau hasil penelitian ditanggapi dengan kekuasaan, maka ilmu di negeri ini gak akan pernah berkembang. Ironisnya, kerjaan menakut-2i penelitian sosial ini kan sejatinya hanya refleksi ketakutan sembari mencatut dan mengatasnamakan prinsip "kehati-2an". Ini laku "copy paste" rezim Orba saja." ungkapnya.
Netizenpun berkomentar, dan memperkirakan apa yang dilakukan Wakapolri lebih karena situasi nasional saat ini, jelang tahun politik.
"Bukannya itu sudah jadi rahasia umum ya, mungkin WakaPolri hanya menjaga "situasi" di tahun politik." tulis akun @abdul.muarif.5
"Banyak yg dianggap rahasia atau bahkan pengetahuan umum tetapi kalau diomongkan malah yg omong dibully. Dan salah satu alasan utk membully adalah "demi menjaga kondusifitas", demi "ketertiban", dll. Pdhl sebenarnya adlh demi "memelihara dan mempertahankan pekokisme"." jawab Prof. Dr. AS Hikam.
Sebelumnya, Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengadakan survei pada 100 masjid, yakni 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di lembaga negara dan 37 masjid di BUMN. Hasilnya, ada masjid yang masuk kategori radikal.
"Masjid kementerian, dari 35 masjid sebanyak 12 masjid masuk kategori radikal," kata Koordinator penelitian dari P3M, Agus Muhammad di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Juli 2018.
Sementara di 37 masjid BUMN, ditemukan 21 masjid yang diindikasikan radikal. Sementara 28 masjid lembaga negara, hanya 8 di antaranya yang terindikasi radikal.
Survei dilakukan pada 29 September hingga 21 Oktober 2017. Sebanyak empat kali ibadah Salat Jumat menjadi bahan pertimbangan survei. Agus menyebut awalnya survei hanya untuk kepentingan internal.
Temuan P3M ini sebenarnya juga mirip seperti yang diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, satu bulan sebelumnya.
Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ternyata paham-paham radikalisme yang diajarkan di 40 masjid itu sudah terdeteksi sejak enam tahun lalu.
"Saya dapat informasi penelitian 2012, juga sudah ada itu. Nanti kan, kementerian agama kita minta atensi, itu kan di bawah Kemenag. Nanti, kita minta kembali itu," kata Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, Kamis (7/06/ 18).
Menurut Suhardi, BNPT memang telah bekerja sama dengan Kemenag yang menjadi unsur program deradikalisasi. Kemenag menjadi ujung tombak program ini.
"Karena itu, peran pentingnya Kementerian Agama. Paling tidak, harus menjadi ujung tombak. Nah, kami mengoordinasikan itu semua. Tanya sama Pak Menag," kata Suhardi. (viva)
0 Comments